Komisi IV DPR Prihatin Serapan Bulog Di NTB Rendah

23-03-2016 / KOMISI IV

Komisi IV DPR prihatin masih rendahnya serapan Bulog terhadap gabah petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), padahal surplus gabah petani mencapai 27.000 ton tahun 2015 lalu.

 

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Tim Kunker Komisi IV DPR RI dengan Gubernur NTB didampingi Kapolda NTB, Danrem NTB serta jajaran SKPD lainnya di Kantor Gubernur NTB, Lombok, Senin (21/3/2016).

 

Menurut Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, kedatangan dirinya bersama Tim ke NTB untuk meninjau langsung implementasi kebijakan pemerintah pusat dan para mitra kerjanya di Provinsi NTB.

 

"Apa yang menjadi kerja-kerja politik komisi IV DPR RI dari atas gunung hingga ke dasar lautan, dari soal kehutanan hingga masalah nelayan yang Undang-Undangnya baru saja disahkan Paripurna DPR," ungkap Herman dalam sambutannya.

 

Politisi Partai Demokrat ini juga mengapresiasi kerja keras para petani dan Pemerintah Provinsi NTB hingga tercapai surplus beras. Namun mendengar penjelasan Gubernur bahwa NTB tidak luput dari serbuan beras impor, pihaknya menilai pasti ada yang salah dan perlu diluruskan di Bulog.

 

"Mudah-mudahan Bulog yang juga kami ajak dalam Kunker ini mendengar dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan penyerapan gabah dan beras petani," tegas Herman.

 

Sementara itu Gubernur NTB HM. Zainul Majdi mengkritisi secara mendalam kinerja Bulog di NTB. Menurutnya saat panen raya Bulog justru lebih suka berinteraksi dengan pedagang bukan dengan petani.

 

"Kami berharap Bulog lebih dekat dengan para petani sehingga bisa menyerap hasil panen raya dengan harga yang layak, kami ingin petani sejahtera karena menikmati hasilnya," pinta Zainul.

 

Perwakilan Direksi Bulog, Wahyu Suparyono mengakui bahwa NTB surplus beras. Namun kapasitas gudang Bulog NTB hanya 112 ribu ton sedangkan asumsi panen raya terkadang meleset.

 

"Jikalaupun kami impor beras lebih demi menjaga manajemen stok nasional untuk distribusi di luar NTB dan Bulog hanya sebagai operator bukan regulator," dalih Wahyu.(oji,nt) foto:naefuroji/parle/od

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...